Mencari Panwaslu Berkualitas

Ilustrasi via pixabay.com

Ramai ramai yang dibincangkan kini adalah tentang penambahan kouta panwas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini mengingat, posisi Panwas demikian urgen dalam penyelenggaraan pemilu. Karena pemilu yang berkualitas akan melahirkan demokrasi yang berkualitas pula.

Untuk itulah, yang terpilih sebagai panwas adalah juga harus berkualitas. Orang orang pilihan yang memiliki kemampuan menjadi pengawas penyelenggara pemilu. Termasuk dalam kerangka kualitas ini adalah mereka yang memiliki disiplin yang tinggi dan mampu menjadi pengawas pemilu yang berdaulat.

Untuk memiliki disiplin yang tinggi, sekurang kurangnya harus memiliki pengatahuan dan pengalaman dalam mengawasi pemilu. Pengetahuan dan pengalaman ini demikian urgen, mengingat yang dihadapi adalah kondisi lapangan pemilu yang terkadang berbeda jauh dari teori teori yang ada di buku buku.

Pelanggaran pemilu demikian beragam dan kian kompleks. Sehingga calon yang mendaftarkan panwaslu kekinian juga harus paham dan mengerti kompleksitas pelanggaran terhadap pemilu. Tanpa memahami masalah dan kompleksitas dan hanya berdasar pengatahuan tentang undang undang semata, maka sulit untuk dapat dikategorikan sebagai berkualitas.

Jika dulu pelanggaran pemilu hanya berputar pada pelanggaran teknis dan konvensional, pelanggaran pemilu kekinian sudah pada serangan digital. Dulu kerapkali kita hanya dihadapkan pada alat peraga kampanye yang berbentuk baliho dan poster poster di jalan, pada pidato keras di panggung terbuka, dan pelanggaran konvensional lainnya.

Namun kini pelanggaran jauh lebih rapi dan sistematis. Mulai dari ujaran kebencian yang direproduksi sedemikian rupa dan bahkan diperdagangkan di media sosial, kampanye kampanye di media sosial dengan meme meme yang lebih massif dari sekadar baliho, hingga juga adanya upaya meretas situs KPU dan Bawaslu. Sebagaimana yang terjadi di Jawa Barat.

Baca Juga:  Jihad Menjaga Kedaulatan Pemilu

Inilah yang kian dihadapi. Jika hanya paham undang undang semata, tanpa disertai pengalaman nyata di lapangan dalam ikut serta menjaga kedaulatan pemilu, maka tak perlu mendaftar atau diterima sebagai pangawas di tingkat kota dan apalagi di provinsi.

Tambahan pula harus paham dan mengerti tentang kompleksitas digital yang akan mempengaruhi jalannya pemilu. Melek teknologi, paham media sosial dan mengerti secara umum tentang dunia maya.

Syarat syarat ini menjadi salah satu syarat minimal yang harus dimiliki oleh panwas di tingkat kabupaten/kota. Apalagi di tingkat provinsi.

Tentu memperketat syarat adalah upaya untuk menemukan pengawas yang berkualitas. Karena eksistensi panwas tidak berada di ruang kosong. Dibutuhkan kehadirannya untuk menegakkan kedaulatan pemilu. Apalagi hingga kini pelanggaran pemilu selalu hadir bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana di Bangkalan dan di Sampang yang hingga kini masih ribut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Memang kalau diteliti, kerentanan dan kecurangan dalam pemilu selalu terjadi pada tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dan ditambah dengan kualitas pihak pihak yang belum dewasa dalam berpolitik.

Kedewasaan dimaksud adalah kesiapan untuk menang dan kalah. Saat belum ada kesiapan yang total untuk siap kalah, saat itu pulalah segala cara akan dilakukan untuk memenangkan pemilu. Peraturan akan dilabrak dan kedaulatan pemilu terancam oleh ambisi kekuasaan yang membabi buta. Pada kondisi pemilu dengan model ini, panwaslu harus lebih kuat, disiplin dan berkualitas.