Menaja(-Kembali) Pendidikan Kritis

Ilustrasi via pixabay.com

“Mengharapkan sikap netral ilmu-

pengetahuan dalam epos kapitalisme adalah bodoh.”

— Vladmir Lenin

“Bagaimanakah kaum tertindas, sebagai manusia yang terbelah dan tidak otentik, dapat berperan serta membangun sistem pendidikan kebebasan bagi mereka?”

— Paulo Freire

Di tempat kita berkumpul saat ini, di gedung yang lumayan mewah ini, udara yang segar, sejuk, beserta fasilitas yang nyaris lengkap, kita mungkin bisa tersenyum-riang-bergembira atas kemapanan, kenyamanan dan kemewahan hidup ini, tetapi tidak bagi mereka; rakyat-rakyat pinggir(an), yang tinggal di tempat jauh di sana, di kampung, tempat di mana dulu kita dilahirkan. Ya, di sana kita bisa melihat kekejian berlangsung dengan halus, hegemoni kelas, berupa perampasan ruang hidup oleh sistem ekonomi-politik-borjuis yang ternyata oleh sebagian kalangan dianggap biasa.

Sekitar sejak tiga tahun yang lalu, utamanya di wilayah pesisir, lebih dari 500 ha. tanah di Sumenep ini telah diborong oleh para pemodal. Bukan tidak mungkin jumlah tanah yang terjual itu kini meningkat, bisa jadi meningkat dua kali lipat, atau bahkan tiga kali lipat. Keadaan inilah selanjutnya yang akan kita sebut dengan, “darurat agraria”. Bukan hanya perampasan lahan sebenarnya, tapi eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) seperti migas, di Sumenep juga semakin marak terjadi dan tak terkendali.

Dalam kondisi inilah, dengan nada lirih mungkin kita bisa bertanya: apakah kontribusi (lembaga) pendidikan dalam problem material-ekologis seperti ini? Pertanyaan ini penting, sekali lagi, untuk menguji: untuk siapakah sistem pendidikan hari ini dibuat/berpihak? Apakah pendidikan kita saat ini telah benar-benar berpihak terhadap problem-problem kerakyatan? Atau sebaliknya, kita berada dalam “lingkaran formalisme” pendidikan yang dengan samar mendidik kita menjadi “orang lain” di bumi tempat kita dilahirkan ini, menjadi intelektual “menara gading” yang mendewakan angka raport/nilai IPK, sementara abai atau bahkan anti-sosial?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di atas, kita perlu mengambil nafas sebentar, untuk meneroka lebih jauh bahwa keterhubungan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bagian dari cara kita dalam rangka membongkar kemapanan pendidikan kita hari ini yang seolah-olah baik-baik saja dan tampak tak ada masalah. Setidaknya pertanyaan-pertanyaan di atas tadi akan menjadi batasan dalam tulisan sederhana ini.

Baca Juga:  Sarjana Menganggur, Aib Sosial ?

Baiklah. Pertama-tama, kita akan berangkat dari satu asumsi besar bahwa, tidak ada ilmu pengetahuan—yang diproduksi oleh sistem/lembaga pendidikan tertentu—yang besifat netral. Baik dari jalur Michel Foucault, Georges Cangguilhem, Karl Mannheim, Edward W. Said, ilmu pengetahuan—begitu juga dengan lembaga pendidikannya—ternyata sejak dulu telah memiliki hubungan “politis” dengan dominasi ekopol yang berkuasa. Dalam hubungan politis inilah, kita bisa membaca: untuk siapa sebenarnya pendidikan hari ini berpihak? Jawaban dari pertanyaan ini tidak akan mungkin luput dari dua pilihan: kepada pihak yang berkuasa (ruling class) atau pihak yang dikuasai (the ruled)1.

Dari Marxisme kita belajar bahwa pihak yang berkuasa merupakan kelas yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan corak produksinya di tengah masyarakat, yaitu corak produksi kapitalis (CmoP, capitalist mode of production)2. Untuk mempertahankan corak produksinya ini, kelas penguasa menggunakan beragam intrumen yang tidak bekerja secara negatif dan represif, tetapi dengan cara positif bahkan produktif. Instrumen ini terus memproduksi realitas, lingkup-lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran. Menurut Foucault, ia disalurkan lewat hubungan sosial, yang memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi prilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian prilaku3.

Salah satu dari instrumen itu, kita bisa tunjuk langsung hari ini, yaitu: pendidikan, sebagai medium sublim yang tak pernah terang mendikte masyarakat untuk sepakat secara diam-diam pada eksploitasi kapitalisme itu agar terus tegak. Praktik pendidikan semacam ini dapat kita amati secara sederhana dalam transformasi keilmuan suatu isntitusi dan lembaga-lembaga pendidikan yang selalu berlangsung secara sepihak. Para pelajar, mahasiswa, dst. selalu diletakkan sebagai objek yang harus selalu dituntun, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan bereksplorasi secara bebas, nalar kritis mereka terbunuh, seolah-olah mereka hanya gelas kosong4 yang dapat diisi dengan bebas oleh apapun dan siapapun, termasuk kebutuhan-kebutuhan idustri kapital yang dipermak secara ilmiah.

Baca Juga:  Kaum Sarungan dan Implementasi Nasionalisme

Dalam keadaan inilah, fatwa-fatwa kerja dan semangat mencari uang kepada para peserta didik menjadi umpan yang segar. Jadi, ijazah yang akan mereka dapatkan dari lembaga pendidikan tertentu, sudah dianggap menjadi tiket ajaib yang akan sangat menentukan terhadap ruang kerja yang memang mereka buru. Seolah-olah, kalau lulus kuliah tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan “berdasi”, proses perkulihannya menjadi gagal. Konstruksi pragmatis ini membuat lembaga pendidikan sangat elitis—yang selalu diproyeksikan untuk mengisi ruang-ruang kosong di berbagai industri dan korporasi-korporasi kapitalisme.

Di sinilah, detik-detik dimana lembaga pendidikan menjadi institusi yang anti-sosial dan jauh dari isu-isu kerakyatan. Keberpihakannya kepada kelas penguasa sebgaimana yang disinggung di atas, telah membuatnya cenderung individualistik, menipiskan solidaritas, yang kemudian melanggengkan egoisme modal di atas penderitaan-penderitaan masyarakat yang lainnya. Sehingga wajar, jika beberapa mahasiswa hari ini nyaris sudah enggan berbaur dengan orang-orang kampung yang miskin dan hidup menderita itu. Ketimbang ngopi di pojok-pojok desa, mereka lebih senang mencari kaffe untuk nongkrong di kota, sembari karaokean dan beberapa makanan-makanan mewah yang sudah siap tinggal dipesan.

Sementara apa yang terjadi di kampung, di desa-desa, tempat di mana kita dulu menginjakkan bumi pertama kali? Ya, perampasan ruang hidup itu terjadi dengan sangat masif. Tetapi dalam waktu yang sama, orientasi pendidikan kita tak pernah mengantarkan anak didik kita untuk peduli akan problem itu. Sesuatu yang hilang dari sistem pedidikan hari ini adalah absennya etos pendidikan yang berusaha “mencetak” peserta didik sebagai intelektual yang “organik”, suatu subjek intelektual yang menurut Antonio Gramsci, terlibat secara aktif dalam menerjemahkan ide-idenya ke dalam praksis dan kenyataan sehari-hari, namun di sisi lain, memiliki karakter kesangsiang tertentu dalam etos kontemplatif dan keberjarakannya dengan realitas.

Baca Juga:  Memetakan Pancasila Menjadi Tiga Dimensi

Dalam situasi ini, mungkin sudah saatnya kita merombak sistem pendidikan bourjuistik ini. Tetapi kita juga harus sadar, bahwa hanya mengkritik relasi keberpihakan sistem  pendidikan pada kelas berkuasa tidaklah akan berdampak apa-apa. Tugas terpenting hari ini, adalah memecah keberpihakan pendidikan di atas itu, dan menggali kembali arah keberpihakan pendidikan kepada mereka yang tertindas. Dalam fase inilah, kita baru dapat membangun kesadaran kritis-ekologis—dalam pendidikan kita—secara progrsif.

Kalau kapitalisme di bawah perkembangan neo-liberal itu memiliki kekuatan seutuhnya pada modal yang bisa membeli apa saja. Mungkin kita juga bisa, merekonstruksi atau memperkuat kembali bangunan kultural kita, yang basisnya berada di pesantren untuk juga terlibat dalam problem ini. Karena harus diakui, kekuatan terbesar yang sejak dulu dibangun oleh para pendahulu kita, basisnya berada di pesantren. Pada aspek inilah, pendidikan lingkungan berbasis budaya dapat kita pahami. Yaitu, satu sistem pendidikan yang bergerak pada arah keberpihakan luhur atas kondisi-kondisi riil kemasyakarakatan. Yang dibangun di atas tiga dimensi kekuatan sekaligus: lembaga pendidikan, kearifan lokal dan ajaran-jaran progresif keagamaan. Dalam posisi inilah “kedaulatan rakyat” bisa mungkin kembali diperjuangkan dengan memposisikan kesejahteraan kembali sebagai orientasi pendidikan kita saat ini. Wallahua’lam.

  1. Lihat lebih utuh dalam, Muhammad Al-Fayyadl, “Kultur Pengetahuan yang Berpihak Kepada yang Tertindas”, Jurnal IndoPROGRESS, 2017.
  2. Ibid.,
  3. Rumadi, Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, (Jakarta: Direktorat Agama RI, 2007), hal. 238.
  4. Pengamatan ini sama dengan konsep, “gaya bank”-nya Paulo Freire. Satu relasi guru dan murid dimana guru meletakkan murid itu sendiri sebagai “bejana-bejana” dan “wadah-dawah” kosong untuk kemudian diisi oleh guru, sehingga murid dibuat patuh dan tidak berani melakukan apa-apa bahkan untuk menentukan potensinya sendiri. Lihat dalam, Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 50.