Media Penyiaran dalam Pusaran Pemilu

Ilustrasi via kompasiana.com

Genderang pemilu 2019 telah ditabuh. Konsekuensinya, pemenuhan logistik dan konsolidasi pasukan yang akan dibawa ke medan pertempuran sudah gencar dilakukan. Intensifikasi persiapan pra Pemilu yang berlebihan membuat beberapa kalangan nekat menerabas rambu-rambu regulasi yang menjadi batasan hukum dalam mengatur tiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satunya adalah, sebagian stasiun Televisi yang tetap menayangkan iklan kampanye partai politik meskipun masa kampanye resmi belum dimulai.

Menurut regulasi yang berlaku, setelah penetapan resmi kontestan Pemilu 2019 oleh KPU pada 17 Februari kemarin, seluruh komponen yang terkait dengan Pemilu 2019 (termasuk media dan Parpol) harus tunduk patuh dengan peraturan yang mengatur tiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Dalam konteks ini, masa kampanye resmi (termasuk kampanye di media) bagi seluruh Parpol dimulai bulan September 2018-April 2019.

Namun dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebelum masa kampanye tiba, terdapat 12 stasiun televisi yang menayangkan iklan Parpol dengan durasi 15 detik. Bahkan setelah ke-12 stasiun televisi tersebut ditegur KPI, tetap saja ada 4 stasiun televisi yang keukeh menayangkan iklan partai politik meski bertentangan dengan Undang-undang.

Gambaran tersebut sesungguhnya hanya fenomena “gunung es.” Media penyiaran di Indonesia tidak hanya bandel dalam urusan iklan politik, tetapi juga isi (content) pemberitaan politik yang kurang berimbang, bias, bahkan tendensius pada pihak-pihak tertentu. Gejala ini sungguh sangat meresahkan karena bisa menjadi indikasi dari krisis demokratisasi kita. Sebab pers (media) yang selama ini dianggap sebagai pilar keempat demokrasi sudah banyak terseret pada permainan politik praktis.

Garis Pagar Api

Dalam standar jurnalisme profesional, kita mengenal istilah yang disebut fire wall (pagar api). Andreas Harsono mengartikannya sebagai garis tipis untuk memisahkan iklan dan berita. Garis ini adalah lambang pagar api atau yang mencerminkan prinsip antara berita dengan iklan harus dipisahkan. Iklan dan berita adalah dua hal yang tidak boleh dicampur dan wajib diberi garis pembatas secara tegas. Iklan adalah iklan. Berita adalah berita.

Baca Juga:  Amin Rais dan Balada Bobroknya Pendidikan Politik

Dalam kata pengantarnya untuk buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Andreas mengutip penuturan Bill Kovach yang menganggap pagar api hukumnya wajib bagi setiap media massa. “Tak perlu dipertanyakan lagi,” kata Kovach. Sedangkan Harold Ross, redaktur majalah The New Yorker, menganggap sedemikian sakralnya pagar api itu sampai-sampai ruang redaksi dan pemasarannya pun dipisahkan. Ruang redaksi di lantai yang berbeda dengan ruang iklan dan distribusi. Ross bahkan tak menganjurkan para wartawannya banyak bicara dengan orang pemasaran.

Apabila diperluas konteksnya, makna fire wall bukan hanya distingsi antara berita dan iklan, tetapi juga garis demarkasi antara produk jurnalistik dan kepentingan ekonomi-politik sang pemilik media. Dengan kata lain, prinsip fire wall mesti diartikan sebagai doktrin bahwa dimensi etis dari seorang pengusaha media adalah independensi dirinya terhadap segala macam kepentingan politik praktis.

Dalam kasus stasiun televisi “partisan”, misalnya, mereka sudah terang-terangan memadamkan fire wall dalam setiap produk jurnalistik yang dihasilkannya. Sebab akan sulit memisahkan kepentingan politik dengan pemberitaan yang ditayangkannya. Dengan demikian mereka telah menyeret produk penyiarannya sebagai media partisan yang kehilangan roh independensinya, dan secara otomatis tidak bisa lagi diharapkan menjadi pilar demokratisasi.

Ketika banyak media sudah terbajak oleh kepentingan ekonomi-politik pemiliknya maka hilanglah sudah harapan publik untuk memperoleh banyak alternatif tontonan/bacaan bermutu. Padahal informasi/berita yang berimbang, cerdas, sekaligus kritis terhadap jalannya kekuasaan merupakan modal utama pembentukan ruang publik (public sphare). Sedangkan ruang publik -dalam istilah Jurgen Habermas- adalah prasyarat mutlak terbentuknya kekuatan masyarakat warga (civil society) yang tangguh guna menyokong demokratisasi.

Ruang Publik dan Demokratisasi

Media massa, khususnya media penyiaran semakin menjadi bagian integral dari realitas masyarakat Indonesia. Posisi media bukan lagi sekedar faktor pelengkap, namun telah menjadi faktor determinan dalam kehidupan. (Menonton) televisi, misalnya, tidak lagi dimaknai sebagai kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Namun liberalisasi ruang publik pasca-reformasi yang digadang-gadang sebagai titik pijak eksistensi masyarakat untuk berkomunikasi secara bebas dan egaliter, justru kontraproduktif dengan cita-cita awalnya.

Baca Juga:  Unais dan Kemungkinan Politisi Sufi

Agus Sudibyo dalam tulisannya di Jurnal Prisma (Vol. 28 Juni 2009) mengatakan, alih-alih menjadi alat publik untuk memperjuangkan kepentingannya,  media berikut seluruh perangkat kerasnya justru tunduk di bawah genggaman modal sambil secara perlahan bergerak ke arah birokratisasi (politisasi).

Dilihat dari perspektif Habermasian, kecenderungan ini tidak lain dari apa yang dinamakan refeodalisasi public sphere yang menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk “memelintir” kepentingan publik. Selain bertentangan dengan praktek komunikasi bebas dominasi, fenomena ini sama juga dengan penaklukan massa melalui komunikasi yang mengatasnamakan ruang publik.

Di sini kemudian Robert W McChensey dalam Corporate Media and the Threat to Democracy (Sudibyo, 2009) menyebut ruang publik sebagai potensi demokratis media akan tenggelam ketika rasionalitas birokratis-politis negara atau rasionalitas modal mulai mengambil alih dan mendominasi fungsi, sistem kerja, dan orientasi produksi media.

Deliberasi, dan diskursivitas praktik komunikasi massa akan tergusur oleh rasionalitas strategis dalam mempertahankan pengukuhan kepentingan ekonomi-politik di dunia penyiaran. Akhirnya media sebagai fenomena masyarakat dikalahkan oleh gerak reorganizing power dan kapital.