Kontroversi Pengesahan UU MD3

Ilustrasi via pixabay.com

Ditengah hiruk pikuk peroblematika bangsa ini dari mulai isu intoleransi keagamaan yang baru ini terjadi di Sleman, Yogyakarta hingga isu pemilihan kepala daerah dan juga Pilpres yang di pertontonkan oleh media menyita perhatian banyak publik. Dengan sigap secepat kilat para anggota Dewan yang berada di ujung masa jabatan mencuri kesempatan untuk melakuakn pengesahan atas perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang biasa di sebut UU MD3.

Adapun pengesahan itu menuai pro dan kontra di sidang paripurna yang tidak berjalan kondusif. Hal itu di buktikan dengan dilakukannya aksi walkout oleh partai PPP dan NasDem yang menilai pengesahan undang-undang tersebut terlalu terburu-buru. Pasalnya ada beberap pasal di dalam revisi UU No 17 tahun 2014 itu yang dinilai tidak sejaln dengan nafas demokrasi dan inkonstitusional.

Sebagain mahasiswa hukum, yang berkonsentrasi di Hukum Tata Negara menilai kontradiksi yang terjadi di DPR selama ini sering kali membuat kita gagal paham kenapa undang-undang yang di hasilkan oleh wakil rakyat kita kerap kali menuaai kontraproduktif dengan dalih upaya untuk perbaikan tata kehidupan bangsa dan negara.

Dengan adanya pengesahan UU MD3 yang sekarang ini lebih kental muatannya dengan pasal-pasal yang berpotensi menguntungkan diri sendiri, justru malah memperlemah penegakan hukum yang sudah ada. Sebagai salah satu contoh soal penegakan hukum misalnya, di dalam pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketentuan itu memang tidak berlaku untuk tindak pidana khusus, namun yang dalam perkara pidana umum polisi dan jaksa  tidak leluasa mengusut anggota DPR. Hal ini sangatlah jelas apa yang dilakukan oleh DPR adalah tindakan-tindakan yang diskriminatif yang mengunggulkan derejat DPR di kasta lebih tinggi sebagai warga negara Indonesia lainnya. Prinsip equelity before the law telah di terobos dengan angkuhnya untuk mengaamankan dirinya sendiri. Dan yang tidak kalah menjadi penting adalah hal-hal semacam tadi sangatlah menciderai konsep negara hukum.

Baca Juga:  Benarkah Cak Imin inkonstitusional sebagai Wakil Ketua MPR RI?

Pasal lain yang tergolong sangat kontroversial adalah dengan adanya kewenangan DPR untuk mempidanakan pengkritiknya. Dalam pasal 122 huruf (k) UU MD3 disebutkan DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini jika di lihat secara kritis akan berpotensi menjadikan lembaga perwakilan rakyat itu menjadi suprematif. Sebagai salah satu negra yang menganut prinsip demokrasi keritik adalah hal yang sangat wajar bila dilakukan oleh warga negara, justru dengan hal yang demikian merupakan rasa kepedulian kita sebagai warga negara untuk menjaga sebuah marwah sebuah negara. Didalam doktrin hukum oleh para ahli mengatakan “jika sebuah negara yang mejadikan instrumen pidana menjadi sebuah solusi penyelesaian persoalannya, maka semakin malaslah negara tersebut’’. Artinya, sebuah negara tidak akan bisa menjalannkan fungsinya secara optimal sesuai dengan cita-cita negara itu yang di nyatakan di dalam UUD 1945  pasal 28 E ayat (3) yang menjamin setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Hal lain yang tidak kalah menarik adalah pasal 73 yang menyatakan bahwa anggota DPR diperkenankan menggunakan instrumen kepolisian untuk memanggil pihak tertentu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya. Hal yang demikianlah akan menimbulkan kerancauan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Alasanya adalah kewenangan pemanggilan paksa yang selama ini kita kenal hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaaan, maupun KPK. Sedangkan DPR hanya memiliki kewenangan legislatif bukan yudikatif.

Pasal lain yang kuat kali dengan unsur politik terdapat pada pasal 15 yang menyatakan adanya penambahan 3 kursi untuk pimpinan MPR. Selanjutnya di Pasal 84 ini menyebutkan bahwa adanya penambahan 1 kursi  di pimpinan wakil DPR, dan Pasal 260 yang menyatakan bahwa pimpinan DPD juga bertambah 1 kursi yang semula 3 kursi menjadi 4 kursi. Ketiga pasal inilah yang merupakan strategi DPR untuk mengamankan mereka dari kursi kekuasaan yang sekarang di ujung masa jabatannya. Istilah bagai-bagi kekuasaan dalam dunia politik adalah hal yang lumrah sering kali kita dengar.

Baca Juga:  Istana Besi Para Koruptor

Kasus revisi UU MD3 yang menuai pro kontra disidang paripurna itu memanglah sangat kental dengan adanaya unsur politis. Untuk membuktikan kenyataan itu hanya dapat ditelisik melalaui kerangka berfikir teoritik politik hukum yang asumsi dasarnya adalah bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan.

Berdasarkan analisis secara mendalam kasus revisi UU MD3 ini terlihat bahwa dalam hubungan tolak-tarik antar politik dan hukum, maka hukumlah yang tertarik oleh politik. Hal itu dikarnakan subsistem politik memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hukum. Karna itulah untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus di amati dari bawah dan dilihat dari peran sosial politik apa yang telah di berikan kepadanya. Artinya, lebih kuatnya kekuatan politik, maka menjadikan alasan adanya konstatasi bahwa kerapkali otonomi hukum di indonesia banyak di intervensi oleh kekuatan politik yang ada.

Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan suatu produk hukumnya. Artinya, secara spesifik dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum di negara tersebut. Didalam negara  yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya berkarakter konserfatif/ortodok bahkan cenderung eleitis.

Yang menjadi pertanyaan adalah lantas bagaimanakah karakteristik produk hukum revisi UU MD3 tersebut? Sangatlah jelas bahwa dengan adanya pasal 245, pasal 122, dan pasal 73 dalam revisi UU MD3 merupakan produk hukum yang sangat elitis ingin menempatkan posisi para anggota DPR di atas kasta lebih tinggi dan terkesan exklusif daripada masyarakat pada umumnya.

Baca Juga:  Benarkah Cak Imin inkonstitusional sebagai Wakil Ketua MPR RI?

Untuk menyikapi persolan tersebut ada dua cara yang bisa di tempuh untuk mengembalikan cita-cita demokrasi negara ini. Pertama, dengan cara mengajukan Judicial Riview. Kedua, mendesak presiden untuk mengeluarkan Perppu.

Dari kedua cara tersebut memiliki onsekuensi masing-masing, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk menyikapi polemik UU MD3 adalah cara berfikir yang konyol. Kenapa? Itu artinya kita menginginkan absolutisme kekuasaan dalam sebuah negara yang selama ini kita tentang bersama. Hal lain yang tak kalah penting adalah akan berdampak buruk bagi kualitas sebuah negara jika Presidennya terlalu sering mengerluarkan Perppu. Akibatnya di mata Internasional menilai lembaga legeslatif kita tidak mempunyai kapasitas yang baik dalam menyususn sebuah undang-undang.

Sebagai mahasiswa hukum, ada cara lain yang lebih elegan untuk menyikapi polemik UU MD3 tersebut. Yaitu melalui mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Riview. Cara ini lebih elegan guna mengimplementasikan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya konsep due process of law harus dipatuhi guna melaksanakan cita negara hukum itu sendiri.