Jihad Menjaga Kedaulatan Pemilu

Ilustrasi via kpu-minselkab.go.id

Pilkada adalah pesta rakyat. Sebagai pesta, maka semuanya harus bergembira. Inilah momentum penting untuk merebut perubahan bagi setiap daerah.

Dalam data yang dieksplore oleh KPU, bahwa Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 ini akan diikuti oleh setidaknya 80 persen penduduk Indonesia. Bisa dikatakan, ini adalah pilkada bercita rasa pilpres.

Masalahnya dalam setiap pemilu selalu menyisakan berbagai problem serius berupa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Modus pelanggaran beragam. Mulai dari ASN yang ikut ikut mendukung salah satu paslon, atribut kampanye yang menabrak aturan dan lain lain. Yang paling sering adalah menggunakan money politic untuk mempengaruhi masyarakat.

Pelanggaran yang terjadi kekinian adalah maraknya ujaran kebencian, provokasi dan kampanye hitam lewat media sosial.

Dalam lingkup Jawa Timur, dalam beberapa kali Pilgub, Madura selalu memiliki masalah serius dalam pelanggaran pemilu.

Walau dalam beberapa analisa bahwa Matraman adalah penentu pertarungan pilkada tahun ini, tetapi secara historis pengalaman dua kali pilgub pada tahun 2008 dan 2013, Madura yang menjadi penentu. Meski jumlah suara Madura tak sebanyak Sidoarjo misalnya sebagai sebuah kota besar di metropolis. Namun jika dibiarkan dan diperhatikan, tidak mustahil akan kembali mengulang sejarah.

Pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh panitia penyelenggara negara yang melakukan kecurangan sistematis dan berujung kasusnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yang menarik, dalam beberapa kali pilgub di Jawa Timur selalu menampilkan pertarungan antara Khofifah Indar Parawansa (KIP) dan Gus Ipul (GI). Sebagaimana juga dalam tahun ini.

Pada tahun 2008, bahwa KIP selalu menang dalam survey, bahkan dalam Quict Qount, tetapi selalu dikalahkan dalam hitungan manual.
Entah dalam tahun ini. Jika tingkat partisipasi pemilih masih belum 60 persen sebagaimana dua kali pilgub sebelumnya, maka semua kemungkinan masih ada. Kecurangan bisa jadi tidak mustahil dilakukan pula oleh penyelenggara pemilu.

Baca Juga:  Apa Kabar HTI Pasca Putusan PTUN Jakarta?

Untuk itulah, pada momentum politik kali ini, kita sebagai rakyat harus bekerja bersama dalam mengawal kedaulatan pemilu.

Menjaga demokrasi lewat pemilu adalah juga jihad. Perjuangan untuk menjadi keadilan, kejujuran dan kerahasiaan dalam pemilu.

Jika demokrasi penuh kecurangan dan malah melahirkan pemimpin yang menang lewat jalan curang, maka sebagai bagian dari rakyat kita akan menjadi korban. Setidaknya, akan menjadi korban dalam kebijakan yang hanya menguntungkan korporasi dan tidak berpijak pada rakyat. Untuk itulah, mari kita berjihad menjaga kedaulatan pemilu.