Istana Besi Para Koruptor

Ilustrasi via okami.id

Akhir-akhir ini publik dikagetkan dengan suasana kehidupan para napi kasus korupsi di lapas sukamiskin. Berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala lembaga pemasyarakatan Sukamiskin (kepala lapas) dan beberapa orang lainnya. Ketua lapas tersebut diduga melakukan transaksi pemberian fasilitas khusus, pemberian izin, dan pemberian lainnya. (TribunJateng.com,Jum’at, 20 Juli 2018.)

Tak berhenti sampai di situ, sidak-pun terus dilakukan, sampai akhirnya ditemukan beberapa penghuni yang ternyata memiliki ruang khusus, termasuk Oc Kaligis, Fahmi Darmawangsa, Luthfi Hasan Ishaaq, dll. Mereka memiliki ruangan mewah dengan fasilitasi Ac, leptop, TV, kulkas, ranjang kulit, sampai peralatan olahraga. Bahkan Menurut wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif kamar mewah di lapas Sukamiskin bertarif antara 200-500 juta. (Sidak MataNajwa, Rabo, 25 Juli 2018)

Kasus yang terjadi di lapas Sukamiskin tersebut memberikan kabar kepada masyarakat bahwa sampai saat ini hukum belum dilaksanakan secara adil. Semakin menambah keyakinan bahwa Keadilan hanya di miliki oleh orang-orang yang beruang dan yang memiliki jabatan tinggi negara. Padahal di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat dengan jelas menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas yang dianutpun dengan gamblang menyatakan equality before the law semua sama di hadapan hukum.

Seharusnya tidak ada pengkhususan ruang atau kamar tahanan apalagi fasilitas yang diberikan, semua sama di mata hukum baik napi kasus korupsi maupun napi kasus pidana biasa. Semua yang dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan harus menjalani hukuman sebagaimana mestinya.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap norma hukum harus menghasilkan antara lain nilai kepastian hukum (certainty), keadilan (equity), dan kebergunaan (utility). Sehingga sudah sangat jelas bahwa keadilan dan kebergunaan atau kemanfaatan memiliki tempat yang sangat tinggi bagi hukum, sehingga hukuman tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Benarkah Cak Imin inkonstitusional sebagai Wakil Ketua MPR RI?

Lebih lanjut, dalam Teori relatif dibagi menjadi dua yakni pertama, teori yang menakut-nakuti, dan kedua yakni teori memperbaiki penjahat. Teori tersebut telah menjelaskan bahwa  tujuan hukaman adalah untuk menakut-nakuti pelaku penjahat agar jera dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Sedangkan tujuan teori memperbaiki penjahat adalah harus mendidik penjahat agar menjadi orang yang lebih baik setelah menjalani hukuman. (H. Salim, 2012: 158).

Tujuan untuk memperbaiki penjahat agar lebih baik juga menjadi pertanyaan, bagaimana bisa menjadi lebih baik, apabila mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya, mereka bisa pelisiran, menempati ruangan mewah, tidak menjalankan aktivitas seperti halnya napi pidana biasa, sehingga tidak ada jaminan mereka yang keluar dari lapas tidak melakukan kejahatan lagi.

Lebir ironi lagi para napi korupsi seakan menjadi “Tuan” di lapas sukamiskin, bagaimana tidak bukti tersebut shoheh dari pernyataan Patrice Rio Capella mantan tahanan sukamiskin, dilansir dari youtube di acara mata najwa Rabo 25 Juli 2018. Para napi seringkalai memanfaatkan para napi kriminal biasa sebagai suruhan, baik dalam membersihkan, merenovasi ruang, dll.

Apabila melihat kasus yang terjadi di lapas Sukamiskin, maka menimbulkan keraguan bahwa hukuman dapat mencapai tujuan. Bagaimana para napi merasa takut atau jera apabila dalam menjalani hukuman di lapas mereka mendapatkan pengkhususan dari penjaga lapas, mereka bisa membeli fasilitas yang luar biasa mewah dalam lapas, mereka seakan hanya pindah tidur di lapas karena mereka mendapatkan fasilitas standar hotel berbeda dengan napi kasus pidana biasa, sehingga tidak mengherankan apabila kasus tindak pidana korupsi sampai saat ini tidak berkurang justru semakin meningkat.

Apabila kasus ini terus dibiarkan maka tidak mengherankan apabila rakyat semakin apatis terhadap pemerintah. Masyarakat akan senang memilih main hakim sendiri dibanding dengan menyerahkan hukum pada lembaga berwenang. Ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah mengakibatkan tidak berjalannya aturan hukum sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat.

Baca Juga:  Kontroversi Pengesahan UU MD3

Dengan demikian kasus ini harus diselesaikan secara tuntas, kejadian tersebut tidak boleh sampai terulang kembali, dan penjagaan ketat di lapas harus terus ditingkatkan. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Pertama, aturan yang jelas sebagai perwujudan dari kepastian hukum, sehingga dengan adanya aturan yang jelas para napi dapat menjalani hukuman dengan baik dan penjaga lapas dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Kedua, penegakan hukum, penjaga lapas harus melalui rekruitmen yang baik, sehingga pegawai atau penjaga lapas benar-benar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tidak mudah disogok, dan memiliki kredibilitas serta pendirian yang kuat dan moralitas yang baik dalam menjalankan kewajibannya.

Ketiga, budaya hukum yang baik, penjaga lapas maupun napi harus menjalankan tugas sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang jelas. Sebagai penjaga lapas harus memperlakukan sama terhadap para napi, tidak ada pengkhususan bagi napi. Para napi harus benar-benar menjalankan hukuman dengan khidmat, agar supaya setelah menjalani hukuman para napi dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik lagi dan tidak mengulangi kejahatan lagi.

Keempat, harus diadakan sidak rutin, khususnya oleh kementerian hukum dan ham, sehingga tidak ada lagi penyelewengan baik penjaga lapas maupun napi di lapas, seperti halnya napi dapat membawa mobil ke lapas, membawa hp, leptop, uang, dan memiliki fasilitas ruang mewah, dll. Harus diberi tindakan tegas apabila terdapat napi atau penjaga lapas yang telah melanggar aturan yang berlaku.

Apabila kasus ini tetap dibiarkan seperti yang terjadi, maka tidak mengherankan apabila rakyat menyatakan bahwa hukuman napi koruptor hanya pengelabuhan semata, karena mereka nyatanya tidak menjalankan hukuman seperti halnya yang dibayangkan oleh masyarakat. mendengar kata lapas saja memberikan mindset yang ngeri, namun nyatanya mereka di lapas mendapatkan fasilitas mewah, seakan mereka menjalani hukuman namun kenyataannya hanya pindah istirahat dan tempat tidur saja.

Baca Juga:  Kontroversi Pengesahan UU MD3