DPR Akan lemahkan KPK pasca putusan MK?

Ilustrasi via pixabay.com

Putusan Mahkamah Konsitusi banyak mengejutkan banyak pihak terutama bagi pengiat anti korupsi. Banyak orang mulai kecewa  terhadap putusan MK ini, bahkan banyak yg mulai curiga dan menduga ada permainan kongkalikong antara ketua MK dengan DPR. Kecurigaan itu diperkuat  dengan pernah adanya pertemuan ketua MK dengan komisi III sebelum tes kelayakan dilakukan.

Ada romor di luar yang berkembang pasca pertemuan tersebut, bahwa pertemuan kedua persoalan “barter” jabatan Arief hidayat jika ingin kepilih hakim konstitusi, harus menolak Judicial Review(JR) hak angket KPK.

Kecurigaan itu diperkuat lagi ketika Arief hidayat bagian dari hakim MK yang menolak JR dari lima orang hakim MK. Penolakan judicial review  memang terjadi dissenting opinion (perpedaan pendapat) antara hakim, posisi mereka yang menolak lima orang, dan empat orang yang minta permohonan dikabulkan.

Dengan  menolaknya gugatan  yang dilakukan oleh para pengugat yang terdiri  dari pegawai KPK, mahasiswa dan akademisi tetang UU MD3 ( MPR,DPR, DPD DAN DPRD) pasal 79 ayat (3) Undang-undang  Nomor 17/2014 yang mengatur hak angket DPR secara sah putusan ini final dan mengikat. Secara otomatis KPK menjadi bagian hak angket  DPR.

Putusan ini berpotensi bisa melemahkan KPK secara kekuasaan dan politik. Selama ini juga keinginan hak angket DPR terhadap KPK merupakan kelanjutan dari upaya DPR melamahkan KPK agar tidak mengusut tuntas kasus KTP Elektronik. Alasan ini cukup logis mengingat dalam kasus ini banyak DPR yang terlibat sehingga ada upaya TSM (terstruktur, sistematis, masif) untuk selalu melemahkan KPK.

Masih ada bebarapa pihak yang juga masih juga optimis pasca putusan MK, bahwa  KPK tidak akan menjadi lemah walaupun KPK menjadi objek angket DPR. Salah satunya pengamat hukum tatanegara dari Universitas Gaja mada (UGM) Oce Madril mengatakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pemberantasan korupsi (KPK) yang kini dimiliki DPR berdasarkan putusan MK (Mahkamah konsitusi) bukan berarti meng-intervensi proses hukum yang tengah ditangani. Dalam, arti, hak penyelidikan itu terbatas pada pengelolaan semata. “angket ke depan bisa dilakukan, tapi  tidak dalam hal penegakkan hukum , penyelidikan, penyidikan,   dan penuntutan itu tetap sepenuhnya kewengan KPK yang tidak boleh diintervensi” ujarnya.

Baca Juga:  Asa Caleg Bersih dari Korupsi

Namun menurut saya harus dingat bahwa dari hak angket itu akan berkelindan dalam bentuk invtervensi yang kemudian akan yang memperngaruhi sebuah proses, di sinilah pintu masuk DPR akan melamahkan KPK.

Di tambah lagi selama ini yang paling banyak terusik dengan kinerja KPK adalah DPR. mereka yang selama ini (red: DPR) yang merasa kepentingan tergangu. Menurut data  lembaga Transparency International Indonesia (TII) Dari data Global Coruption Barometer(GCB) DPR lembaga terkorup Tahun 2017.

Dari sinilah kita semakin curiga terhadap DPR pasca putusan MK, ketika KPK menjadi objek hak angket DPR, mereka lebih leluasa untuk memainkan KPK. Jika begitu kepada siapa kita berharap? Saya harap ini hanya kecurigaan saya saja. Saya harap dugaan ini hanya asumsi. Kita mau KPK tetap terdepan dalam memberantas korupsi.

Yang jelas ke depan kita masyarakat harus mengawal bareng-bareng agar KPK tidak semakin lemah. Untuk saat ini lembaga anti rasuah yang paling kredibil satu-satunya hanya KPK. Di tangan lembaga KPK ini kita masih punya harapan besar bahwa korupsi di Indonesia masih bisa tangani.