Depolitisasi Masjid

Ilustrasi via kompasiana.com

Sekilas judul ini klise. Bukankah memang selama ini masjid itu ruang publik? Dalam pengertian secara luas, masjid adalah fasilitas umum (publik) yang bisa diakses setiap muslim untuk menjalankan ibadah. Namun dalam konteks ini, konsep ruang publik tidak hanya dipahami sesempit itu. Dalam hal ini ruang publik dimaknai sebagai “arena” pemberdayaan civil society dan penguatan kemandirian umat. Dengan kata lain, masjid harus dijadikan sebagai ruang pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Penekanan ini relevan mengingat masjid selama ini semata-mata hanya digunakan untuk keperluan ibadah, terutama sholat. Selebihnya masjid sepi dari aktivitas sosial lainnya.

Gagasan masjid sebagai ruang publik juga punya presedennya di masa lalu. Yakni ketika Nabi Muhammad juga menggunakan masjid sebagai tempat mengelola kaum miskin. Nabi juga sering menggunakan masjid sebagai ruang berdiskusi dengan para sahabatnya. Revitalisasi sunnah Nabi dalam menggunakan masjid tersebut cukup prospektif diaktualisasikan di Indonesia, mengingat masjid di Indonesia dikelola oleh masyarakat, bukan dikelola negara seperti yang terjadi di Malaysia atau Arab Saudi. Dengan begitu, masjid sangat potensial menjadi simpul bertemunya kepentingan publik untuk membahas persoalan yang tidak semata-semata berurusan dengan ibadah wajib (sholat).

Sisi urgensi lainnya untuk mendayagunakan masjid sebagai ruang publik adalah, kecenderungan akhir-akhir ini yang menunjukkan geliat sebagian kelompok Islam yang menggunakan masjid sebagai ruang politik. Indikasinya, dalam Pilkada DKI Jakarta kemarin, masjid digunakan sebagai arena untuk kampanye salah satu pasangan calon sembari mendiskreditkan pasangan calon lainnya. Bahkan sempat muncul kampanye dari beberapa takmir masjid tertentu untuk menolak menyolatkan jenazah bagi jenazah yang dianggap berseberangan afiliasi politiknya dengan pengelola masjid tersebut.

Dengan begitu fungsi masjid menjadi tereksklusi hanya untuk kepentingan satu golongan tertentu saja. Bahkan masjid yang telah “terbajak” oleh kepentingan ekstrimis itu akan menjadi “corong” propaganda gerakan kontra moderatisme Islam yang jauh dari nilai-nilai Islam rahmatan “lil Alamin. Alih-alih memberdayakan umat, masjid dalam konteks ini justru mereproduksi kemudharatan bagi umat.

Baca Juga:  TGB yang "Dimurtadkan"

Masjid sebagai Plaza

Terminologi “Plaza” selama ini hanya identik dengan nama sederet tempat pusat perbelanjaan modern, “sangkar besi” beranak-pinaknya konsumerisme, atau yang dalam bahasa gaul disebut Mall. Padahal sejatinya, istilah Plaza bukanlah locus economicus yang berasosiasi dengan makna pasar.

Refleksi Mudji Sutrisno dalam buku Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace (2010) mungkin bisa memberi gambaran ihwal tersebut. Pada awalnya, yang disebut dengan plaza (atau piazza, atau square) adalah ruang publik: tempat para penghuni kota (citta dinanza) mengekspresikan diri. Ranah bagi warga berkumpul guna mendiskusikan dan menyuarakan persoalan-persoalan kepublikan.

Karena, ekspresi kemauan dan kritik yang mau diungkapkan selalu dicetuskan di lapangan kecil itu, lama-kelamaan plaza itu disebut sebagai ruang publik: sebuah tempat dengan keleluasaan untuk berekspresi, berpendapat, dan saling menghargai pendapat warga kota dalam sistem pemerintahan kota yang demokratis.

Apakah di negeri ini pernah ada tatanan ruang seperti itu? Dalam sejarah tata kota kerajaan di Nusantara, ada sebuah persenyawaan tata nilai yang saling mengutuhkan antara pusat jagad kuasa (istana), pusat religi (masjid), serta lapangan/ruang publik (alun-alun). Nah, jika pernah ada, lalu bagaimana nasib ruang publik itu?

Semua berubah sejak permaknaan ruang bersama digeser dari bingkai nilai dan fungsi temu bersama untuk merayakan kebersamaan kultural dan sosial menjadi hanya berbingkai lapangan tempat panggung pameran dagang dengan kepentingan ekonomis semata.

Urgensi Depolitisasi Masjid

Demikianlah, akhirnya ruang publik yang semula bermakna luas sebagai wahana hidup bersama untuk berekspresi kreatif dan merdeka sebagai warga, yang ditandai dengan bercengkerama, diskusi masalah kepublikan, pelan-pelan mendapat makna baru sebagai ruang publik yang bercorak politik-praktis maupun ekonomis (locus politicus maupun locus economicus).

Baca Juga:  Menanti Cawapres Jokowi

Tidak lain dan tidak bukan, satu-satunya faktor yang membuat ruang bersama itu berubah dari tempat temu (piazza atau plaza) menjadi fungsi ekonomi-politik praktis (liberalisme ekonomi dan/atau banalitas politik) adalah masuknya kepentingan kelas-kelas ekonomis yang mendominasi sejak kapitalisme menjadi penentu hidup manusia, di mana para kapitalis tersebut berkoalisi dengan para politisi.

Inilah yang disinyalir Noam Chomsky dalam Provit Over People (1998) sebagai gejala pendefinisian warga (citizen) tidak dalam kerangka kewargaan (citizenship) melainkan konsumen: rakyat, masyarakat, atau warga bukan lagi dianggap sebagai publik yang wajib dilayani dengan dasar relasi warga dan negaranya, tapi konsumen dan produsennya. Negara adalah “produsen” dan warga adalah “konsumen”.

Artinya makna ruang publik dewasa bukan lagi arena pembentukan public civility (keadaban publik), melainkan sekedar menjadi ranah komersial (commercial domain) maupun ranah kooptasi politik untuk kepentingan politik sesaat dari para pemain politik elektoral (Pilkada, Pilgub maupun Pileg dan Pilpres).

Maka, upaya Bawaslu RI untuk membuat pedoman khutbah atau ceramah agama di masjid patut kita apresiasi dalam rangka depolitisasi masjid dan mengembalikan ghirah masjid sebagai salah satu ruang publik (plaza) yang dapat menjadi simpul keberadaban umat dan kemadirian warga negara.

Sebenarnya, aturan mengenai sterilisasi tempat ibadah (masjid) dari aktivitas kampanye politik sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan beberapa regulasi turunannya. Akan tetapi Bawaslu memang harus mengatur lebih detail tentang klausul depolitisasi tempat ibadah tersebut untuk merespon pihak-pihak yang masih berupaya menerobos celah pasal dalam UU tersebut. Semua hal itu demi memperluas fungsi dan peran masjid sebagai ruang komunikasi publik demi supremasi kedaulatan publik.