Benarkah Cak Imin inkonstitusional sebagai Wakil Ketua MPR RI?

Cak Imin via pinterpolitik.com

Polemik Undang-undang yang mengatur tentang Majelis Permusywaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut UU MD3 yang kemarin menuai banyak kontroversial di kalangan akademisi maupun ahli hukum sekaligus ternyata kini juga masih menuai kontroversi dalam amanat pelaksanaannya.

Kontroversi itu terjadi tatkala adanya penambahan tiga pimpinan wakil ketua MPR yang di atur pada pasal 427 a huruf c yang menyatakan bahwa “wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2Ol4 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2OL4 urutan ke-1 (satu).”

Dari hasil sidang Paripurna yang terbuka untuk umum yang dilaksnakan di gedung MPR RI pada hari tanggal 26 maret 2018 kemarin yang dihadiri oleh seluruh fraksi kecuali fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setidaknya ada tiga yang wakil ketua MPR yang baru untuk dilantik yaitu politisi dari partai PDI P, Ahmad Basarah. Politisi dari Partai Gerinda, Ahmad Muzani, dan politisi dari Partai PKB Muhaimin Iskandar. Penambahan wakil ketua tersebut sesuai dengan ketentuan tata tertib MPR, calon wakil ketua MPR  di tetapkan dengan surat keputusan Pimpinan MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah yang dipandu langsung oleh ketua Mahkamah Agung.

Yang menjadi kontroversi sekaligus menjadi pertanyaan publik adalah pelantikan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pasalnya jika yang di maksud dalam pasal 427 a hurus c tersebut merujuk pada hasil suara pemilihan umum tahun 2014 urutan keenam dari partai tersebut adalah pertama, PDI P dengan hasil suara 18,95 %. kedua, GOLKAR dengan perolehan hasil suara 14, 75%. Ketiga, GERINDA dengan perolehan hasil suara 11,8 %. Keempat, DEMOKRAT dengan perolehan hasil suara 10,19%. Kelima, PKB dengan perolehan hasil suara 9,04 %, dan keenam adalah partai PAN dengan perolehan hasil suara 7,59% .

Baca Juga:  Istana Besi Para Koruptor

Jika yang dipakai landasan untuk melantik wakil ketua MPR RI yang baru adalah Pasal 427 a huruf c UU No 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah frase “suara” ditafsirkan sebagai suara hasil dari pemenang pemilihan umum pada tahun 2014 lalu. Artinya yang harusnya dilantik menjadi wakil ketua MPR RI harusnya adalah dari Partai Amanat Nasional (PAN) bukan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan penetapan Muhaimin Iskandar dari partai PKB tersebut sebagai wakil ketua MPR RI  yang baru ini adalah tidak sah secara konstitusional.

Akan tetapi akan berbeda  jika frase “suara” ditafsirkan sebagai perolehan “kursi” di DPR yang digunakan untuk melantik wakil ketua MPR yang baru saat ini, maka dengan urut-urutan partai pemenang pemilu 2014 hasilnya adalah pertama, PDI P (109 kursi), kedua, GOLKAR (91 kursi), ketiga GERINDRA (73 kursi), keempat, DEMOKRAT (61 kursi), kelima, PAN (49 kursi), dan yang keenam adalah PKB (47 kursi).  Dengan tafsir seperti ini maka Muhaimin Iskandar adalah sah menjabat sebagai wakil ketau MPR RI yang baru secara konstitusional.

Pada penjelasan Pasal 427 a huruf c UU No 2 Tahun 2018 tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan frase “suara” itu bermakna perolehan kursi di DPR ataupun suara pemenang pemilu pada tahun 2014 lalu. Masalahnya pasal tersebut sangatlah politis jika digunakan sebagai landasan untuk memberikan jabatan wakil ketua MPR RI kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Karena perbedaan tafsir itulah terdapat adanya kerugian jabatan konstitusional yang dialami oleh Partai Amanat Nasional.